FAHRI, MUHAMAD (2022) EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 37 Ayat (1) jo PASAL 21 Huruf (a) PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.
Text
A. COVER.pdf - Published Version Download (105kB) |
|
Text
D. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (162kB) |
|
Text
E. BAB I.pdf - Published Version Download (225kB) |
|
Text
J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (171kB) |
Abstract
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate dan SatpolPP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Pustaka:Penelitian Lapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisi secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Ada pun hasil dari penelitian ini, Penerapan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dirasa belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sampah yang terdapat di tempat yang tidak di tentukan, masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, dan tidak ada penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Satpol PP terhadap orang yang membuang sampah sembarangan, terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Penyedia jasa Pengelolaan Sampah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah. Yang diatur dalam Perda Kota Ternate No 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam skala Kota Ternate Pidana yang dikenakan kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Penyedia jasa Pengelolaan Sampah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 21 huruf (a) dapat pula dikenai sanksi pidana. Faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Perda dapat dikarenakan beberapa faktor, yaitu; a) Faktor Hukum; b) Faktor Penegak Hukum; c) Faktor Sarana dan Fasilitas; d) Faktor Masyarakat; e) Faktor Kebudayaan Kata kunci : Efektifitas, Peraturan Daerah, Sampah
Actions (login required)
View Item |