IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK (Minyak Goreng)

MAHMUD, AKBAR SANJAYA (2022) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK (Minyak Goreng). Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

[thumbnail of 1. COVER.pdf] Text
1. COVER.pdf - Published Version

Download (96kB)
[thumbnail of 3. ABSTRAK.pdf] Text
3. ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (150kB)
[thumbnail of 5. BAB I.pdf] Text
5. BAB I.pdf - Published Version

Download (257kB)
[thumbnail of 10. Daftar Pustaka.pdf] Text
10. Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (128kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetaui faktor apa saja yang mempengaruhi penimbunan dan bagaimana implikasi hukum dari penimbunan barang kebutuhan poko yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang membahas peraturan perundang-undangan, teori hukum dan doktrin-doktrin. Berdasarkan hasil penelitian Ada beberaapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penimbunan yaitu perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif sehingga hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud sehingga perusahaan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki perusahaan lain, adanya skala ekonomi/monopoli alamiah yang timbul akibat keinginan memperoleh keuntungan sedangkan kemungkinan relatif kecil, adanya hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menghasilkan produk tertenetu, untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Selain beberapa faktor yang disebutkan tadi ada juga faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya penimbunan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum dimana ketidak tahuan masyarakat akan adanya larangan penimbunan barang kebutuhan pokok mendorong mereka melakukan tindakan tersebut karena dianggap bukan pelanggaran hukum. Peran pemerintah sebagaiamana dimaksud dapat dikategorikan sebagai peran yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara bertahap dengan cara memberikan penerangan, penyuluhan dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya para pelaku usaha yang bertanggung jawab. Impikasi dari penimbunan barang kebutuhan pokok mengakibatkan terjadi kelangkaan barang dimana masyarakat akan membeli barang pokok dengan jumlah yang banyak sedangkan ketersediaan barang relatif kecil atau sedikit sehinggat mengakibatkan kelangkaan barang, harga barang kebutuhan pokok menjadi bergejolak atau naik, peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan stok dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk menaikan harga barang. Kata Kunci : Implikasi Hukum Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: > Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Divisions: Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username yurni
Date Deposited: 04 Sep 2023 23:54
Last Modified: 04 Sep 2023 23:54
URI: http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/3311

Actions (login required)

View Item View Item