EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DI KOTA TERNATE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

JIKRI, MUHAMMAD (2022) EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DI KOTA TERNATE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (444kB)
	Text 3. ABSTRAK BHS INDO DAN INGGRIS.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text 5. BAB I.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (89kB)

Abstract

bing oleh Mardia Ibrahim dan Sultan Alwan) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate sebagai upaya perlindungan konsumen dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji tentang keadaan hukum atau fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat. ipe penelitian ini sering disebut sebagai Socio Legal Research. Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi pembentukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate didasarkan pada alasan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen karena tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, Faktor-faktor yang menjadi kendala belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate ialah dapat ditinjau dari 1) aspek substansi Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 2) Hanya dapat Melalui Otoritas Lembaga Pemerintah Pembentuk LPKSM. Melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N0: 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001, telah dikeluarkan sebuah acuan hukum tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM dalam keputusan tersebut, adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang mempunyai persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Pembentukan LPKSM, Kota Ternate

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government > Ilmu Hukum > Ilmu Hukum > Ilmu Hukum > Ilmu Hukum > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum > Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Divisions:	Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username yurni
Date Deposited:	06 Sep 2023 05:24
Last Modified:	06 Sep 2023 05:24
URI:	http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/3325

Actions (login required)

View Item