ALIM, FATAHILLA (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PERWIRA POLRI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.
Text
A. COVER.pdf - Published Version Download (140kB) |
|
Text
D. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (150kB) |
|
Text
E. BAB I.pdf - Published Version Download (287kB) |
|
Text
J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (165kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Presiden terhadap pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah. (2) Untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum terhadap pengangkatan anggota Kepolisian aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif sebab akan membahas mengenai pengangkatan perwira Polri sebagai Penjabat Kepala Daerah. Karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa, penelitian ini mengkaji tentang pengangkatan Polri aktif sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Menteri Dalam Negeri dalam mengangkat Penjabat Gubernur yang masi aktif sebagai anggota Kepolisian tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Upaya Hukum jika Kebijakan Menteri Dalam Negeri tidak Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan Hak Angketnya untuk menyelidki terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermsayarakat, berbangsa, dan bernegara.
Actions (login required)
View Item |