PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN ZONA PERDAGANGAN DI KOTA TERNATE

Sangadji, Muhammad Rifay (2022) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN ZONA PERDAGANGAN DI KOTA TERNATE. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

[thumbnail of 1. COVER.pdf] Text
1. COVER.pdf - Published Version

Download (117kB)
[thumbnail of 3. ABSTRAK.pdf] Text
3. ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (84kB)
[thumbnail of 5. BAB I.pdf] Text
5. BAB I.pdf - Published Version

Download (301kB)
[thumbnail of 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
10. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (61kB)

Abstract

Kewenangan pemerintah daerah/kota dalam pelaksanaan penataan tata ruang wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan. Penataan zona perdagangan dimaksudkan untuk mengatur, menata dan membina pelaku usaha untuk menikmati infrastruktur pada wilayah perdagangan yang telah mendapat kepastian hukum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menata zona perdagangan, Penataan jenis usaha perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor.4 tahun 2019 kota ternate yaitu pasar tradisonal, pasar syariah, toko perbelanjaan, dan usaha kios dan warung, usaha bergerak dan usaha musiman. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan penataan zona perdagangan di kota ternate adalah penetapan zona bagi pelaku usaha tidak terkonsep dengan baik khususnya pada pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil analisis karakteristik pedagang dalam berjualan memicu timbulnya ketidak puasan dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan, relokasi tempat jualan Pedagang Kaki Lima yang tidak strategis / sesuai kebutuhan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan penataan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. 1. Kata Kunci : Penetapan Zona Perdagangan, Pelaku Usaha, Kota Ternate

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
> Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Divisions: Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Fakultas > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username yurni
Date Deposited: 11 Sep 2023 00:44
Last Modified: 11 Sep 2023 00:44
URI: http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/3347

Actions (login required)

View Item View Item