SANGAJI, M FIKRI M (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN DAN HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.
Text
CAFER.pdf - Published Version Download (50kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (29kB) |
|
Text
BAB I.pdf - Published Version Download (53kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (31kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hak keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terhadap masa jabatan dan hak keuangan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian dan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah di dalam mengambil keputusan terkait dengan masa jabatan dan hak keuangan Penjabat Kepala Desa sesuai dengan keinginanya tanpa melihat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Daerah telah mengenyampingkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula No 38 Tahun 2017 tentang masa jabatan dan hak keuangan penjabat kepala desa Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati No 38 Tahun 2017 tentang hak keuangan penjabat kepala desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa serta tidak adanya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terhadap desa-desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula
Actions (login required)
View Item |