TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA TERNATE

Andriyani, Irna (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA TERNATE. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (101kB)

Abstract

Irna Andriyani, 01012011007, Tahun 2024 : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Ternate” dibimbing oleh (Syawal Abdulajid dan Fahria) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Ternate. Dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan di Diskrimum Polda Maluku Utara di wilayah yurisdiksi di Kota Ternate, tipe penilitian ini tipe empiris sedangkan penelitian ini munggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian dilakukan di Direktorat Reserse sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan menyimpulkan permasalahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila unsur sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Dalam setiap kesalahan hukum yang terjadi terhadap korban dan akibat yang diderita korban, korban berhak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum, yaitu adanya persamaan di depan hukum atau yang disering disebut dengan asas equality before the law. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item