Analisis Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

G. Tuanany, Egfa (2024) Analisis Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (92kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (156kB)

Abstract

Egfa G. Tuanany. Analisis Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi (dibimbing oleh Siti Barora Sinay dan Andika Adhyaksa) Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. (2) Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan penelitian dengan meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui peraturan perundang-undangan dengan mempertajam data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sedang dibahas, sedangkan tipe penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehomatan Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya sehingga dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak dapat memberikan kepastian hukum. Oleh karena ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis sanksi bagi hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran etik tidak dijelaskan sebagaimana mestinya. Meskipun begitu, putusan tersebut sudah menjadi final dan mengikat secara internal kepada Mahkamah konstitusi. Kata Kunci: Putusan MKMK, Peraturan MK, Kode etik.

Actions (login required)

View Item