ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PEKERJA (Studi Kasus Pada Toko Bangunan Di Kota Ternate)

SAMINO, APRILLIA (2024) ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PEKERJA (Studi Kasus Pada Toko Bangunan Di Kota Ternate). Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (228kB)

Abstract

APRILLIA SAMINO “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Kasus Pada Toko Bangunan di Kota Ternate)” (dibimbing oleh Jamal Hi. Arsad, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H sebagai pembimbing II) Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dari pekerja pada Toko Bangunan di Kota Ternate. Dan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan dari Instansi berwenang terhadap pemenuhan hak pekerja di Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate. Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Pemenuhan hak-hak pekerja pada beberapa toko bangunan seperti toko bangunan Gambesi Jaya, toko bangunan Rahayu Gypsum, toko bangunan Mitra Utama dan toko bangunan Ud. Dermawan di Kota Ternate berdasarkan hasil observasi dilapangan belum secara keseluruhan belum dipenuhi oleh pihak pemilik toko bangunan. Hak-hak pekerja yang belum dipenuhi tersebut meliputi; hak atas gaji/upah yang sesuai standar minimun, hak atas libur kerja sehari selama (6) hari kerja, hak atas cuti/istirahat kerja, dan hak atas jaminan (BPJS). Dengan demikian tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur didalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah didalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai hak-hak pekerja. Peran serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan kota ternate dalam melindungi hak-hak pekerja telah dilakukan langkah-langkah preventif dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ketenagakerjan, bimbingan teknis pencegahan perselisihan hubungan industrial, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, dan penyelesaian hubungan industrial. Namun dalam upaya perlindungan represif berupa tindakan penyelesaian belum efektif oleh karena sejak tahun 2017 telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Hal ini dinilai kurang efesien sebab yang seharusnya memiliki kewenangan dalam bentuk penerapan sanksi seharusnya berada pada instansi daerah sehingga setiap kendala maupun penyalahgunaan hak-hak dapat secara cepat dilakukan tindakan langsung oleh dinas ketenagakerjaan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Kata kunci : Pemenuhan-Hak-Pekerja

Actions (login required)

View Item