IMPLEMENTASI PASAL 169 Jo PASAL 307 NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG OVER DIMENSI OVER LODING (Studi Kasus Polres Kepolisian Ternate)

OKTAVIANI, ELSA DWI (2024) IMPLEMENTASI PASAL 169 Jo PASAL 307 NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG OVER DIMENSI OVER LODING (Studi Kasus Polres Kepolisian Ternate). Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (90kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (169kB)

Abstract

Elsa Dwi Oktaviani 01012011031: Implementasi Pasal 169 Jo Pasal 307 Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Over Dimensi Over Loding (Studi Kasus Polres Kepolisian Ternate) Dibimbing Oleh Bapak Faissal Malik dan Bapak Aslan Hasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalah tindak pidana, sejauh mana penerapan pasal 169 dan pasal 307 Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang over dimensi over loding. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan Peraturan tentang Over Loading Over Dimension (ODOL) suda ada di Indonesia dan telah ditetapkan kedalam UndangUndang yang mana harus dijalankan sesui dengan peraturan yang ada. Namun di Indonesia masi banyak pelaku ODOL dikarenakan beberapa fakor diantaranya adalah Pertama, loyalitas pelaku usaha terhadap konsumen, dimana konsumen merasa keberatan dengan biaya pengiriman sehingga bisa ditekan dengan melakukan Over capacity Kedua, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan ODOL disebabkan kurangnya ketegasan dan fungsi pengawasan dari pemerintah untuk dapat tegak lurus membenahi permasalahan ODOL. Pelaksaan pengawasan dan pengendalian ODOL yang dilakukan pihak kepolisian Kota Ternate suda berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang suda ditetapkan, tetapi tidak efektif karena fasilitas yang masi kurang memadai. Pelaksaan suda dilakukan secara rutin, melakukan evaluasi kinerja, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang ODOL. Kata kunci:Implementasi,Lalu Lintas,Angkutan Jalan.

Actions (login required)

View Item