ANALISIS HUKUM PASAL 35 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENGENAI KEWENANGAN DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG

SUANG, MUHAMMAD DG. (2024) ANALISIS HUKUM PASAL 35 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENGENAI KEWENANGAN DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (176kB)

Abstract

Muhammad Dg. Suang, Analisis hukum pasal 35 Ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kewenangan deponering oleh Jaksa Agung. (dibimbingi oleh Faissal Malik dan Aslan Hasan). Deponering merupakan kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan tersebut di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kewenangan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Penyampingan perkara yang di atur dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat di lakukan oleh Jaksa Agung. Bahwa yang di maksud dengan kepentigan umum dalam penjelasannya ialah kepentingan bangsa, negara dan/atau masyarakat luas. sebagaimana yang telah di uraikan oleh penulis bahwa kepentingan umum dalam Undang-Undang Kejaksaan menurut penjelasannya di maknai sebagai kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang di rasakan cukup luas. Dengan penelitian hukum normatif, penulis bertujuan untuk menganalisis pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Kejaksaan yang harusnya memuat standar serta parameter yang jelas (certa) dan ketat (stricta) mengenai kepentingan umum. Karena suatu norma yang jelas disertai dengan penafsiran yang ketat tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat di lakukan Oleh Jaksa Agung.

Actions (login required)

View Item