ANALISIS HUKUM SENGKETA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Rahma, Nur (2024) ANALISIS HUKUM SENGKETA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (102kB)

Abstract

Nur Rahma 01012011017: Analisis Hukum Sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dibimbing oleh Dr Sultan Alwan dan Ibu Sri Indriyani Umra. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait sengketa penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dari Partai Golongan Karya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Proses penetapan DCT adalah tahapan krusial dalam pemilihan umum yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila terdapat ketidakpuasan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengenai calon yang ditetapkan. Analisis ini mengkaji dasar hukum penetapan DCT, prosedur penyelesaian sengketa, serta implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dan keputusan terkait sengketa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu hukum yang muncul dalam penetapan DCT, termasuk masalah validitas administrasi calon dan kesesuaian dengan ketentuan perundangundangan. Sengketa yang timbul umumnya diselesaikan melalui jalur hukum administrasi, dengan pertimbangan putusan yang mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan KPU. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya penegakan prosedur dan prinsip keadilan dalam penetapan DCT untuk menghindari sengketa, serta perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari para calon dan partai politik mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Rekomendasi yang diusulkan mencakup perbaikan dalam mekanisme penetapan DCT dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. Kata Kunci: Sengketa Hukum, Penetapan Daftar Calon Tetap, Pemilihan Umum

Actions (login required)

View Item