Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Adat Oleh Masyarakat Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kota Ternate

Ayni, Nurul (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Adat Oleh Masyarakat Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kota Ternate. Masters thesis, Universitas Khairun.

	Text 1. Cover Nurul Ayni.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text 4. ABSTRAK Indo.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text 8. BAB I.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (196kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan penguasaan hak atas tanah adat oleh masyarakat di Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate serta untuk mengkaji strategi kebijakan Badan Pertanahan Nasional melalui reforma agrarian atas penguasaan hak atas tanah adat oleh masyarakat dalam perspektif teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, hal ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berpangkal tolak dari fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penelitian yang dimaksud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan penguasaan tanah adat di Kelurahan Takome memperlihatkan eksistensi keberadaan tanah adat yang harus diakui oleh Negara berdasarkan konstitusional sebagaimana yang diundangkan dalam pasal 18B ayat (2). Perlindungan hukum terhadap tanah adat oleh Negara harus diwujudkan melalui pengakuan terhadap tanah adat untuk memperoleh kepastian hukum yakni dengan melakukan pendaftaran tanah. Hal itu mengharuskan adanya strategi kebijakan Badan Pertanahan Nasional melalui reforma agraria mempunyai potensi besar untuk memberikan perlindungan hukum yang substantif bagi hak atas tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Namun pada kenyataannya belum terealisasi seperti apa yang di amanatkan oleh undang-undang lewat beberapa tahapan sampai pada penerbitan daftar tanah adat. Kata Kunci : Tanah Adat, Reforma Agraria

Actions (login required)

View Item