ANALISIS PINJAMAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Arifin, Putri Dewi Anira (2024) ANALISIS PINJAMAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text 5. BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk 1.Untuk mengetahui kemampuan pembayaran utang jangka panjang Kabupaten Halmahera Utara.2.Untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Halmahera Utara dalam membiayai pembangunan 2018 2022. Hasil penelitian menunjukkan (1.)Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cukup baik karena dilihat dari tahun 2018-2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki pinjaman jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi ditahun 2022 keuangan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami defisit yang diakibatkan oleh pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima daerah (2).Hasil dari analisis DSCR pada tahun 2022 menunjukkan nilai -76,980 yang berarti Kabupaten Halmahera Utara belum mampu dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya karena kurang dari 2,5. (3).Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara selama tahun anggaran 2018-2022 tidak memiliki pinjaman jangka pendek maupun menengah. Pinjaman yang dimiliki hanya pinjaman jangka panjang di tahun 2022 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan untuk membiayai kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.(4.)Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal selama tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 presentase rata-rata diperoleh sebesar 10,03% berada pada skala 10,01-20,00% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah kurang. Kata kunci:Pinjaman Daerah, Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratio) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)

Actions (login required)

View Item