Pengaturan Hak Guna Bangunan Bagi Investor Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Ibu Kota Nusantara Dari Perspektif Teori Keadilan

Pora, Mustika Iklima (2025) Pengaturan Hak Guna Bangunan Bagi Investor Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Ibu Kota Nusantara Dari Perspektif Teori Keadilan. Masters thesis, Universitas Khairun.

	Text A. SAMPUL DEPAN.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text D. ABSTRAK BHS. INDONESIA & INGGRIS.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text F. BAB I.pdf - Published Version Download (748kB)
	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (489kB)

Abstract

Tujuan Penelitian yaitu (1) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan Ratio legis pengaturan Hak Guna Bangunan untuk investor dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023; (2) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perspektif Teori Keadilan John Rawls dalam pengaturan hak guna bangunan dalam rangka percepatan pembangunan IKN. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pemerintah perlu memastikan bahwa pemberian jangka waktu HGB di IKN perlu dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Penerapan prinsip keadilan sosial seperti yang diajarkan oleh John Rawls dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok yang lebih rentan. Dalam setiap kebijakan terkait pengadaan hak guna bangunan untuk percepatan pembangunan IKN, prinsip keadilan sosial harus dijaga. Hal ini berarti, kebijakan harus memberikan perlindungan bagi mereka kelompok rentan dan memastikan bahwa pembangunan ini membawa keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Ibu Kota Nusantara, Teori Keadilan

Actions (login required)

View Item