Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Tte Tentang Penetapan Kerugian Negara

Laher, Feni (2024) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Tte Tentang Penetapan Kerugian Negara. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (296kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui bagaimana pemenuhan unsur pasal 3 dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte kedua untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. denan menggunakan penelitian normatif.Dengan sumber data utama Putusan Pengadilan Negeri Ternate Noor:9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte Hasil peneltian menunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte kurang hati-hati dan tidak melihat secara detail tentang norma yang tertuang dalam Pasal 3 UU Tipikor Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No : 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian maka seharusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus�TPK/2019/PN.Tte Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan terhadap penetapan barang bukti yang menjadi dasar dalam putusanya. Sebab dari barang bukti yang ada pada dakwaan jaksa tidak satupun yang membuat penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Terdakwa Rusni Teapon telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan bahwa dari seluruh fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan sesuai dengan yang Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tidak adanya 1 penetepan adanya kerugian negara yang dipakai dalam oleh hakim pengadilan negeri ternate sebagai rujukan alat bukti yang sah yang di tetapkan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan korelasi perbuatan dengan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal jelas dalam hal ini BPK adalah lembaga yang di berikan kewenangan oleh undang undang dalam menentukan kerugian negara belum lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK No : 25/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan adanya penetepan bagi suatu perbuatan merugikan keuangan negara harus dilakukan oleh BPK. Kata Kunci : Analisis Putusan, Tipikor, Kerugian Keuangan Negara

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	K Law > KZ Law Criminal
Divisions:	Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Fakultas > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum Karya Ilmiah > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rini R. Thalib
Date Deposited:	18 Nov 2024 06:58
Last Modified:	18 Nov 2024 06:58
URI:	http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/4251

Actions (login required)

View Item