PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI DAERAH SENGKETA PERBATASAN (STUDI PERSILISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018)

BANJAR, RENI SYAFRUDDIN A (2024) PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI DAERAH SENGKETA PERBATASAN (STUDI PERSILISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018). Masters thesis, Universitas Khairun.

	Text 1. COVER .pdf - Published Version Download (201kB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (838kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (276kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (235kB)

Abstract

Reni Syafruddin A Banjar : “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Sengketa Perbatasan” (Studi Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018). Dibawah Bimbingan Sultan Alwan dan Nam Rumkel. Tujuan tesis menganalisis implikasi hukum atas ketidaklengkapan Pengaturan Penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 serta model pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah perbatasan di masa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normatif law research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), serta pendekatan per undang – undangan (Statute Aproach) dengan menggunakan analisis bahan hukum dan di tuangkan kedalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada permasalahan pertama adalah Implikasi hukum atas ketidaklengkapan pengaturan penyusunan daftar Pemilih di daerah sengketa perbatasan pada Pilkada tahun 2018 mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang di enam (6) desa dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pendataan ulang terhadap warga masyarakat enam desa dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan Pendataan ulang di enam (6) Desa perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Pendataan Pemilih adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dengan melaksanakan prinsip penyelenggaran Pilkada yang demokratis. Hasil penelitian kedua, bahwa model pengaturan penyelenggaraan Pilkada di daerah sengketa perbatasan di masa mendatang (ius constituendum) yang memenuhi prinsip penyelenggaraan Pilkada yaitu dengan menjadikan putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 sebagai yurisprudensi dan pelaksanaan putusan MK untuk pengaturan penyusunan daftar Pemilih di daerah sengketa baik di dalam Perubahan UU Pilkada oleh pembuat UU, PKPU maupun Pedoman Teknis oleh KPU, model rancangan degan memasukkan materi muatan di dalam Pasal tentang Penyusunan Daftar Pemilih di daerah sengketa Perbatasan. Kata Kunci : Hak Pilih Warga Negara, Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Model Pengaturan.

Actions (login required)

View Item