PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN DOKIRI KECAMATAN TIDORE SELATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WISBA KUSUMA, GAGAN (2024) PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN DOKIRI KECAMATAN TIDORE SELATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text ABSTRAK.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (214kB)

Abstract

GAGAN WISBA KUSUMA / NPM. 01012011189 : “PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN DOKIRI KECAMATAN TIDORE SELATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN” Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian kontrak antara individu yang berhak atas sebidang tanah pertanian tertentu dan individu lain yang dikenal sebagai penggarap. Berdasarkan perjanjian, penggarap diberikan izin untuk menggarap tanah tersebut, dan hasilnya dibagi secara proporsional antara penggarap dan pemilik tanah, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pemerintah Indonesia mengatur perjanjian bagi hasil untuk melindungi produsen yang mengalami kondisi perekonomian buruk dari praktik-praktik yang merugikan. Penelitian untuk mengetahui dampak sistem perjanjian bagi hasil pemanfaatan lahan pertanian terhadap efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Selain itu, mengetahui faktor.-.faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang.- .Undang Nomor 2 Tahun.1960 tentang.Perjanjian.Bagi Hasil dalam rangka pemanfaatan lahan pertanian, sehingga para pihak dapat diperlakukan secara adil. Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif empiris, yaitu penetapan standar hukum berdasarkan realitas yang spesifik di lapangan. Intisari kajian ini adalah mengenai penerapan sistem perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Kelurahan Dokiri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tersebut. Dalam konteks Kelurahan Dokiri, tata cara perjanjian bagi hasil atas lahan pertanian dilakukan dengan cara lisan, sesuai dengan adat istiadat setempat. Perjanjian bagi hasil pertanian kecamatan diberlakukan karena pemilik tanah tidak mampu menggarap lahannya secara penuh. Untuk menafkahi keluarganya dan dirinya sendiri, penggarap tanah menerima tawaran pekerjaan tersebut. Hal yang mempengaruhi sehingga pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kelurahan Dokiri ini, bermasalah adalah dikarenakan salah satu pihak tidak menjalangkan prestasi atau tanggung jawabnya sesuai perjanjian yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik lahan. Selain itu, masalah yang juga muncul dikarenakan ketidakadilan yang dilakukan pemilik lahan kepada para penggarap.Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini melahirkan saran : Kepada para pihak sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil pengolahan atas tanah pertanian merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil .Kepada instansi terkait atau pemerintah kelurahan setempat agar melakukan sosialisasi produk hukum Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Terntang Perjanjian Bagi Hasil kepada masyarakat, khususnya daerah yang banyak terdapat lahan pertanian seperti Kelurahan Dokiri ini. Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Tanah Pertanian

Actions (login required)

View Item