PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Polairud Polda Maluku Utara)

Suleman, M. Afrizal (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Polairud Polda Maluku Utara). Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (97kB)

Abstract

M. Afrizal Suleman “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polairud Polda Maluku Utara)” Dibimbing Oleh Bapak Muhammad Amin Hanafi dan Ibu Isyana Kurnisari Konoras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum oleh Polairud Polda Maluku utara pada Tingkat Penyidikan dan untuk mengetahui apa hambatan yang dialami Polairud Polda Malut dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berlokasi di Polairud Polda Maluku Utara, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasai dan kepustakaan, kemudian setelah data-data terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif. Penyelesaian Penegakan hukum oleh Polairud Polda Maluku Utara pada Tingkat penyidikan yang telah dilimpahkan sesuai dengan Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, ”Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah. Sedangkan hambatan yang yang dialami Polairud Polda Maluku Utara dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan dihadapi Ditpolairud Polda Maluku Utara, yaitu faktor internal seperti kekurangan atau keterbatasan sarana dan fasilitas kemudian kondisi cuaca dan jarak juga menjadi hambatan atau kendala terbesar juga, mengingat lalu lintas atau transportasi kapal yang digunakan untuk melakukan patroli merupakan laut yang bergantung pada keadaan alam.

Actions (login required)

View Item