PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA ATAS HAK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT KOTA TERNATE

ALI ZAENAL ABIDIN, MUHD (2024) PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA ATAS HAK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT KOTA TERNATE. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (204kB)

Abstract

MUHD. ALI ZAENAL ABIDIN, 01012011153 Perlindungan Terhadap Tersangka Atas Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Di Kepolisian Resort Kota Ternate (Dibimbing oleh Bpk. Fathurrahi dan Bpk. Aslan Hasan) Penelitian ini bertujuan untuk penyidik supaya mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkara Pidana di POL-RES Kota Ternate. Untuk mengetahui hak daripada tersangka atas hak asasi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi tersangka atas hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan perkara pidana di POL-RES Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Klas IIB dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Ternate Maluku Utara dan Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung di lapangan yaitu di POLRES Ternate Jalan Hasan Esa Komp Pelabuhan Pulau Ternate, No 1, Takoma, kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hal ini artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Ketika data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada kajian untuk penyelesaian masalah. Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan fisik dan intimidasi psikis terhadap tersangka dalam proses penyidikan, diperlukan serangkaian langkah strategis yang sistematis dan terpadu. Peningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat kepolisian menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Pembentukan unit pengawas independen yang memiliki otoritas untuk melakukan audit dan inspeksi rutin terhadap proses penyidikan dapat berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini dan pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. kepada tersangka. Unit pengawas ini harus memiliki wewenang untuk mengambil tindakan disipliner terhadap oknum penyidik yang terbukti melakukan kekerasan atau intimidasi. Hendaknya Lembaga Kepolisian Republik Indonesia menjalankan uji kelayakan kepada calon penyidik yang bertujuan untuk menilai kemampuan teknis, integritas, dan profesionalisme anggota kepolisian tersebut. Hanya mereka yang memenuhi standar tinggi dalam hal pengetahuan hukum, integritas, dan kemampuan analisis yang akan dipilih sebagai penyidik. Implementasi uji kelayakan ini akan membantu meningkatkan kualitas penyidikan, mencegah kekerasan fisik dan intimidasi psikis terhadap tersangka. Kata Kunci: Penyidikan, Tersangka, Hak Asasi Manusia

Actions (login required)

View Item