UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLISI PERAIRAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN HALSEL (STUDI KASUS POLAIRUD MALUT)

ABD SAMAD, SURATMAN (2024) UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLISI PERAIRAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN HALSEL (STUDI KASUS POLAIRUD MALUT). Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (222kB)

Abstract

Suratman Abd Samad (01011811233) Skripsi. “Upaya Penegakan Hukum Polisi Perairan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Halsel (Studi Kasus Polairud Malut) ”. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Di bimbing oleh Muhammad Amin Hanafi SH,M HUM dan Muhammad Mufti Djafar SH,MH. Penilitian ini bertujuan untuk meniliti bentuk tindak pidana ilegal fhising yang semakin marak terjadi saat ini adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang di lakukan oleh beberapa masyarakat yang di pengaruhi oleh beberapa faktor. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli, termasuk penangan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai / perairan Berdasarkan latar belakang tersebut, Penangkapan ikan ilegal atau yang disebut illegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan, penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23,000.000.000 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Halmahera selatan sendiri pada 3 tahun terakhir terdapat 9 kasus Tindak Pidana Ilegal fishing, yang dimana pada tahun 2019 3 kasus, 2020 3 kasus dan 2023 3 kasus. Pada jelas dalam aturan bahwa Tindak pidana perikanan Sesuai dengan ketentuan regulasi yang lebih mengacu pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 2004. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengugunakan fakta-fakta empiris di ambil dari pelaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari Wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan dari pengamatan langsung. di Lapangan Upaya Polairud Dalam Penegakan Hukum Ilegal Fishing di Perairan Halsel di lakukan dengan 2 cara yaitu upaya preventif (Pencegahan) dan upaya represif (Penindakan), Penegakan Hukum Secara Represif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan Hukum Secara preventif yaitu dengan cara penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Ilegal Fishing di Halsel yait faktor, sarana dan Prasarana, faktor Kesadaran hukum masyarakat serta faktor ekonomi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ilegal Fishing, Tindak Pidana Perikanan

Actions (login required)

View Item