PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES TERNATE)

LAILA, NILAM CAHYA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES TERNATE). Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (249kB)

Abstract

Nilam Cahya Laila 01012011034 : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS KOTA TERNATE) dibimbing oleh Muhaimin Limatahu dan Aslan Hasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan pada Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bidang Hukum Pidana untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhdap korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate. Janis penelitian adalah Hukum Empiris yang dimana sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum yang dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan hukum dapat dikatakan hukum dimasyarakat. Lokasi Penelitian di Kepolisian Resort Ternate, lokasi tersebut karena sesuai dengan masalah yang peneliti angkat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. mewawancarai dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian Resort Kota Ternate dan Data-data yang diperoleh dari sumber lain, perundangan-undangan, Karya Ilmiah, serta komentar publikasi yang bukan dokumen-dokumen resmi yang erat kaitannya. Analisis terjadinya kekerasan seksual yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu memberikan hak-hak anak yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu mendapatkan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhan baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami anak korban kekerasan seksual, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah polwan di Unit PPA masih kekurangan dalam menangani kasus kekerasan seksual, tidak adanya tenaga psikolog, keterbatasan sarana dan prasarana, korban mencabut laporan, anak korban tidak mau memberi kesaksian Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.

Actions (login required)

View Item