PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI YANG BERKEADILAN BAGI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NUR, MUHAMMAD (2025) PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI YANG BERKEADILAN BAGI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. Masters thesis, Universitas Khairun.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (16kB)
	Text 4. ABSTRACK.pdf - Published Version Download (579kB)
	Text 8. BAB I.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (121kB)

Abstract

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat menjanjikan, ditandai dengan keanekaragaman hayati laut, terumbu karang, hutan mangrove, dan kekayaan budaya pesisir. Namun demikian, pengembangan destinasi wisata bahari di wilayah ini menghadapi tantangan terkait perlindungan hak masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengelola sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menempatkan pariwisata sebagai urusan pilihan daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Halmahera Selatan, dan (2) bagaimana perlindungan hak masyarakat pesisir dalam kerangka kebijakan pengembangan pariwisata bahari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis empiris melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata dan masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewenangan melalui penyusunan kebijakan daerah, program bimbingan sadar wisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, dan keterbatasan sinkronisasi antara RIPPDA dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perlindungan hak masyarakat pesisir, seperti hak untuk bekerja, berusaha, dan mengelola destinasi, belum sepenuhnya terjamin, terutama di sekitar kawasan resort asing. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kewenangan pemerintah daerah perlu dijalankan secara lebih responsif dengan mengintegrasikan perlindungan hak masyarakat pesisir ke dalam setiap kebijakan pariwisata bahari. Disarankan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Halmahera Selatan segera menetapkan Perda RIPPDA yang terintegrasi dengan tata ruang pesisir, memperkuat pengawasan terhadap investasi asing, serta mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata bahari yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item