Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara

Basri, Sulaiman (2025) Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara. Masters thesis, Universitas Khairun.

	Text caver (2).pdf - Published Version Download (167kB)
	Text ABSTRAC.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Published Version Download (170kB)

Abstract

Sulaiman Basri (2025), Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara dengan komisi pembimbing Prof. Dr. Husein Alting, S.H.,M.H. dan Dr. Siti Barora Sinay, S.H. M.H.. Tujuan Penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui proses bantuan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pengajuan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah; (2) Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana yang diamanat oleh Undang-Undang, apakah sudah mewujudkan Hak Atas Keadilan yang selama ini disediakan oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan studi lapangan/field research dengan menelusuri data primer berupa wawancara dengan narasumber khusus di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota. Penelitian empiris dilakukan di lokasi wilayah Provinsi Maluku Utara, teknik pengambilan sampel dengan cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan terhadap narasumber, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Maluku Utara belum optimal karena memberi perluasan makna bantuan hukum bagi masyarakat termasuk juga ASN, hal ini berimplikasi pada alokasi anggaran yang ada seluruhnya hanya termanfaatkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan ASN. Konsepsi model ideal bantuan hukum untuk masyarakat miskin di provinsi Maluku Utara harus berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional, diselenggarakan secara aktif, responsive sesuai dengan kondisi wilayah pelayanan, partisipatif dan berkelanjutan, dengan strategi lintas sektor dan berbasis komunitas mewujudkan akses terhadap keadilan substantif dan prinsip equality before the law dalam negara hukum yang demokratis. Untuk itu perlunya keseriusan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat untuk menginstrusikan dan mensosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan pemerintah Daerah Provinsi tentang perlunya bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Wujudkan Hak Atas Keadilan

Actions (login required)

View Item