PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERKAIT PEMINDAHAN TIANG LISTRIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN

I Sangaji, Faisal (2024) PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERKAIT PEMINDAHAN TIANG LISTRIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN. Masters thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text cover.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text ABSTRAK.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (72kB)

Abstract

FAISAL I SANGAJI. 820221035.Perlindungan Hukum Masyarakat Terkait Pemindahan Tiang Listrik Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagalistrikan, dibimbing oleh Rusdin Alaudin dan Nam Rumkel Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemindahan tiang listrik serta pemberian kompensasi terhadap hak masyarakat yang terdampak atas pendirian tiang listrik, serta menunjau bagaimana peraturan tersebut memberikan perlindugan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) metode ini merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur ataupun langkah-langkah yang harus diambil dalam satu penelitian secara sistematis dan logis. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat terkait pendirian dan pemindahan tiang listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Kota Ternate. Penyediaan tiang listrik untuk kesejatraan rakyat dan kemakmuran rakyat bukan sebaliknya jutsru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) UP3 Ternate, sehingga perlu melakukan pendekatan dengan mengunakan perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak masyarakat di kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ketenagalistrikan Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang ketenagalistrikan telah menyediakan dasar hukum yang cukup bagi masyarakat, sehinggah masyarakat yang terdampak oleh pendirian tiang listrik,berhak mendapatkan kompensasi terhadap pengunahan lahan oleh PT.PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kata kunci: Ketenagalistrikan; Ganti Rugi; Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item