FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Muhammad Ridwan Fahrudin, Raden (2024) FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. Masters thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text A. Cover Sampul.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text D. ABSTRAK BAHASA dan Inggris.pdf - Published Version Download (13kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text G. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (128kB)

Abstract

Raden Muhammad Ridwan Fahrudin (2024), Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan komisi pembimbing Husen Alting dan Sultan Alwan. Tujuan Penelitian ini yaitu (1) mengetahui efektivitas fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesa non litigasi dalam meningkatkan kemanfaatan kepatuhan kewajiban pemberi kerja pada jaminan sosial Ketenagakerjaan; (2) Untuk mengetahui hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran jaminan sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dengan studi lapangan/field research dengan menelusuri data primer berupa wawancara dengan narasumber serta responden. Penelitian empiris dilakukan di lokasi Provinsi Maluku Utara, teknik pengambilan sampel dengan cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan terhadap responden dan narasumber dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan non litigasi dalam meningkatkan kemanfaatan kepatuhan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum berjalan efektif. Hal ini dapat terlihat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi seperti faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Sedangkan untuk hambatan eksternal dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berupa masih kurangnya sarana dan prasarana pada Stakeholder terkait, Pemberi kerja secara geografis masih jauh diluar pulau Provinsi Maluku Utara, data Informasi tunggakan dari BPJS Ketenagakerjaan masih belum lengkap dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khusunya pekerja dan pemberi kerja dalam hal ini perusahaan belum maksimal. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Jaminan Sosial

Actions (login required)

View Item