UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU

Hasan, Rinto (2024) UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU. Masters thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text cover.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text 2. Abstrak.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text 6. BAB 1.pdf - Published Version Download (155kB)

Abstract

RINTO HASAN. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. Dibimbing oleh ANSHAR sebagai Pembimbing Utama dan NAM RUMKEL sebagai Pembimbing Pendamping. Tujuan Penelitian ini meliputi: (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi kewenangan yang dimiliki lembaga kejaksaan pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam upaya pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh subtansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum terhadap upaya pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan data sekunder yang bersumber dari data utama di lokasi penelitian dan data dari bahan hukum primer dan. Dalam proses pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa: (1) peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undnagan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen penal dan non penal. Adapun instrumen penal dapat diupayakan oleh kejaksaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan melalui instrumen non penal, kejaksaan dapat mengupayakannya melalui mekanisme gugatan keperdataan oleh peran jaksa sebagai pengacara negara; dan (2) upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sangat dipengaruhi dari beberapa aspek, antara lain: a) substansi hukum (legal substance) yaitu keberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur akan itu; b) struktur hukum (legal structure) yaitu terkait dengan sumber daya profesional dari personil kejaksaan dan juga menyangkut daya dukung operasional dan fasilitas yang tersedia; dan c) kultur hukum (legal culture) yaitu kebisaan-kebiasaan tertentu dari personil kejaksaan dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Pengembalian Keuangan Negara – Tindak Pidana Korupsi – Kejaksaan

Actions (login required)

View Item