TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PRODUK BISKUIT KADALUWARSA OLEH PELAKU USAHA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

Wahyu Husen, M. (2024) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PRODUK BISKUIT KADALUWARSA OLEH PELAKU USAHA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN. Diploma thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (182kB)

Abstract

M. Wahyu Husen Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Produk Biskuit Kadaluwarsa Oleh Pelaku Usaha Di Kota Tidore (dibimbing oleh Mardiah Ibrahim dan Dahlai Hasim) Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi konsumen, dan Tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengedarkan Biskuit Kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian terhadap Konsumen. Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif yaitu memberikan suatu gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan fakta-fakta konkrit. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer adalah observasi, wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah serangkaian undang-undang dan kebijakan yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi ekonomi. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa konsumen tidak menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan.Banyak orang yang beranggapan, bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen.Anggapan ini tentunya tidak benar.Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri.Tanpa adanya andil dari ke empat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen. Kemudian dalam menerapkan suatu kebijakan diperlukan adanya komunikasi,sumberdaya alam, disposisi, struktur organisasi yang ikut serta tetapi perlu juga adanya pelaku usaha yang menaati peraturan dan memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha begitu pula dengan konsumen harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Biskuit Kadaluarsa

Actions (login required)

View Item