PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA WANITA DI MALUKU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

USMARI, HERAWATI USMARI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA WANITA DI MALUKU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Sarjana thesis, Universitas Khairun.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text E. BAB I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (229kB)

Abstract

HERAWATI USMARI “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita di Maluku Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” (dibimbing oleh Dahlai Hasyim, S.H, M.H sebagai pembimbing I dan Amin Muhammad, S.H, M.H sebagai pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak terhadap pekerja wanita berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan pada (2) Perusahaan di Kota Ternate. Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemenuhan hak-hak pekerja wanita di Perusahaan Theko Digital Solusindo dan Perusahaan Hakasima Inti, Kota Ternate belum secara keseluruhan mengatur tentang hak-hak pekerja wanita seperti pada penerapan hak cuti menstruasi (haid) dan hak cuti keguguran belum diterapkan oleh pihak perusahaan sehingga tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan hukum oleh Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan telah dilakukan dengan adanya langkahlangkah preventif berupa pengawasan dan pembinaan kepada pihak perusahaan dan pekerja itu sendiri. Namun dalam langkah upaya preventifnya belum maksimal dilakukan sebab, yang memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan adalah Dinas Provinsi, inilah yang menjadi bahan masukan sehingga dapat terpenuhi segalah hak-hak pekerja wanita di perusahaan yang belum menerapkan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Kata kunci : Perlindungan-Hak-Pekerja-Wanita

Actions (login required)

View Item